Bahas 4 Raperda Usulan Eksekutif, DPRD Kabupaten Blitar Segera Bentuk Pansus

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar membahas 4 Ranperda usulan eksekutif
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar membahas 4 Ranperda usulan eksekutif

GRESIKTIMES, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dalam waktu dekat akan membentuk panitia khusus (pansus) pembentukan 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menjelaskan, setelah disampaikan penjelasan Bupati Blitar Rijanto terkait 4 usulan raperda, legislatif akan segera membentuk pansus pembentukan raperda usulan eksekutif.

"Penyampaian penjelasan bupati, atas usulan eksekutif 4 raperda. Yang pertama tentang pemerintahan desa itu perubahan perda dari eksekutif. Kemudian tentang badan permusyawaratan desa, tentang sistem perencanaan pembangunan dan sistem penyediaan air minum daerah," tutur Suwito, usai rapat paripurna membahas 4 ranperda di DPRD Kabupaten Blitar, Senin (20/5/2019).

Keempat raperda itu, kata dia, akan dibahas oleh Pansus yang terdiri dari beberapa unsur fraksi di DPRD. Suwito menyebut, empat raperda usulan eksekutif itu akan rampung dibentuk sebelum bulan Agustus oleh pansus. Ada dua raperda yang saat ini tengah mendesak dibutuhkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Blitar, yakni raperda tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Terpisah Bupati Blitar Rijanto mengaku dari keempat raperda usulan eksekutif itu ada satu raperda yang menurutnya cukup dinantikan oleh desa yakni, tentang BPD.

Dijelaskannya, jika dahulu BPD masih melebur dengan pemerintah desa (pemdes), untuk saat ini sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, BPD terpisah dari Pemdes, sebagaimana layaknya lembaga legislatif dan eksekutif namun itu untuk tataran desa.

"Karena sesuai amanat Undang-Undang, dua tahun setelah diundangkan oleh pemerintah pusat, raperda jadi. Amanah undang-undang, yang paling menonjol adalah BPD. Kalau dulu unsur penyelenggara pemerintahan desa, sekarang berdiri sendiri. Karena untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan" jelasnya.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]gresiktimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]gresiktimes.com | marketing[at]gresiktimes.com
Top