Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan (12)

Tegur Keras Proses Mutasi, DPRD: Kita Panggil Plt Bupati dan OPD Terkait Secepatnya

Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko tegur keras keputusan mutasi pejabat (Ist)
Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko tegur keras keputusan mutasi pejabat (Ist)

GRESIKTIMES, MALANG – Setelah mencuat dua surat penolakan yang dimohonkan oleh Plt Bupati Malang Sanusi terkait pelantikan pejabat di lingkungan Kabupaten Malang, kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ditindaklanjuti surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), DPRD Kabupaten Malang pun akhirnya menyatakan statemennya terkait hal tersebut.

Melalui Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko, pengambilan kebijakan mutasi yang menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Didik Gatot Subroto "keukeuh" mengatakan tidak perlu surat izin tertulis Menteri Dalam Negeri dan sah dilakukan, mendapat teguran keras.

Politisi PDI-Perjuangan ini pun menegur keras hal tersebut. Serta mengatakan akan secepatnya memanggil Plt Bupati Malang Sanusi beserta organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

"Kita akan panggil Pak Plt Bupati dan OPD untuk meminta klarifikasi terkait keputusan mutasi yang ternyata belum mendapat izin tertulis Mendagri," kata Hari dengan tegas atas semakin banyaknya sorotan terkait hal tersebut.

Hari melanjutkan, pihaknya merasa bahwa mutasi yang dilakukan tanpa adanya izin itu merupakan preseden buruk yang harus secepatnya diklarifikasi kebenarannya. 

"Sekarang semua tahu dengan adanya surat yang begitu jelas itu. Tapi, kenapa mutasi tetap dilakukan. Ini yang nanti kita tanyakan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kemunculan dua surat penolakan pemberian izin mutasi oleh Plt Bupati Malang, menjadi konsumsi umum setelah MalangTIMES mengungkapnya pertama kali. Hal ini diperkuat pernyataan dari Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Zuhdy Achmadi, yang mengatakan, bahwa dua surat tersebut asli dan terbaru terkait persoalan mutasi.

"Itu asli kita dapat dari sumber resmi. Walaupun sebenarnya itu bukan surat rahasia, tapi memang ada kesan surat ini ditutupi. Kalaupun ada surat susulan izin dari Kemendagri silahkan buka ke publik biar semuanya terang dan jelas," urai Didik sapaan Bupati LiRa Malang.

Didik juga terbilang meradang dengan adanya pemberitaan yang terkesan aspirasi karyawan RSUD Kanjuruhan akan berbuah sanksi dari Pemkab Malang. "Proses mutasi salah dan ada aspirasi dari bawah, kok malah akan disanksi," tegasnya menyesalkan.

Pernyataan Sekda Kabupaten Malang yang juga mengatakan, bahwa mutasi  jabatan 248 ASN di lingkungan Pemkab Malang dinilai legal. Karena, lanjut Didik, seluruh pejabat tersebut hanyalah rotasi jabatan saja. Juga menimbulkan banyak komentar dari kalangan masyarakat.

Tapi, dari berbagai data yang ada, proses mutasi akhir Mei 2019 lalu, berbicara terbalik. Bahwa dalam proses tersebut juga ada proses promosi jabatan, bukan hanya memindahkan pejabat ke wilayah lain sesuai golongannya.

Sebut saja promosi jabatan yang diberikan kepada Abdul Haris dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Atau Agung Purwanto dari Staf Ahli Bidang Berekonomian, Keuangan, dan Pembangunan untuk menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Serta beberapa promosi jabatan lainnya.
"Dari telaah kami memang bukan hanya memindah pejabat saja tapi ada promosi juga. Ini tentu butuh panitia seleksi (pansel) yang tidak dilakukan dalam mutasi bulan lalu," ucap Bupati LiRa.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]gresiktimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]gresiktimes.com | marketing[at]gresiktimes.com
Top