Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan adanya oknum gubernur di Kalimantan yang hambat investasi. (Ist)
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan adanya oknum gubernur di Kalimantan yang hambat investasi. (Ist)

Frasa "Gubernur Rasa Presiden" sempat viral belakangan ini. Awalnya, ungkapan itu ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, oleh salah satu korban banjir. Ungkapan itu sempat memunculkan polemik berkepanjangan.

Frasa itu kembali dibicarakan baru-baru ini. Terutama setelah adanya pernyataan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. 

Namun, frasa itu tak ditujukan Bahlil pada Anies. Bahlil menyebut, ada satu "Gubernur Rasa Presiden" di Kalimantan yang membuat investasi di daerah itu tak maksimal. 

Kinerja gubernur itu, menurut Bahlil menyalahi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. 

"Sudah kita laporkan ke Presiden (Jokowi), ada satu gubernur di Kalimantan yang merasa seperti presiden. Akibatnya proses perizinan investasi menjadi lambat," ucapnya seperti dikutip Grid.Id (Selasa, 25/2/2020) kemarin.

Sayangnya, Bahlil tak membuka identitas gubernur di Kalimantan yang berlagak seperti presiden itu. Meskipun, Bahlil menyebut proses perizinan investasi di sektor perkebunan sampai pertambangan terdampak dengan ulah "Gubernur Rasa Presiden" itu.

Masyarakat pun bertanya siapakah yang dimaksud Bahlil. Pasalnya, di Kalimantan terdapat lima provinsi yang dipimpin oleh lima gubernur. 

Rinciannya, Kalimantan Barat dipimpin Sutarmidji, Kalimantan Tengah dipimpin Sugianto Sabran, Kalimantan Selatan dipimpin Sahbirin Noor, Kalimantan Timur dipimpin Isran Noor dan Kalimantan Utara dipimpin Irianto Lambrie.

Bahlil juga menegaskan, pihaknya yang mendapat Inpres 7/2019 sangat berharap daerah bisa menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kita harus satu, imam kita satu. Presiden kita cuma satu, yaitu Joko Widodo," tegasnya.

Bahlil juga menyentil para bupati dan wali kota yang belum maksimal dalam pemberian pelayanan perizinan investasi.

"Begitupun bupati. Saya tahu bupati atau wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya," imbuhnya.

Pernyataan Bahlil pun mendapat respon positif dari Jokowi yang merasa senang dengan kinerja Bahlil sebagai Kepala BKPM. Apalagi, persoalan investasi memang menjadi bagian penting di periode keduanya sebagai Presiden. 

Jokowi menyampaikan, walau Bahlil kerap memakai namanya untuk menyelesaikan persoalan di daerah terkait investasi. "Tapi saya senang kepada pak Bahlil. Dia gamblang dan arahnya ke mana juga kelihatan," ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, namanya yang kerap dipakai oleh Bahlil, selama untuk kebaikan masyarakat dan bangsa, diperkenankan di pakai.

"Saya sampaikan enggak apa-apa gunakan nama saya untuk kebaikan dan kecepatan proses," tandas Jokowi.